Citation:

Diah Ekaningtias, Agus Samekto, Ikhwan Kholid, Silvia Dian Aristiani, Bagus Bachrul Rozi. "The Influence of Intergovernmental Revenue, Capital Expenditure, Original Local Government Revenue and Government Size on Local Government Financial Performance with Audit Opinion as a Moderating Variable" International Research Journal of Economics and Management Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 213-223, 2023.

Abstract:

The goal of this study is to demonstrate that there is a relationship between intergovernmental revenue, capital spending, original local government revenue, and size, with audit opinion serving as a moderating variable, and local government financial performance. The Regency and City governments in East Java Province's financial reports from the 2019–2021 Covid 19 epidemic period were used as the sample in this study uses Regional Government Financial Reports (LKPD). Moderating regression analysis is used in the data analysis method. The study's findings show that local government financial performance is significantly influenced by intergovernmental revenue, capital spending, local revenue, and government size. The study's findings also demonstrate that the audit opinion improves the link between local original income and local government effectiveness. In order to obtain an unqualified audit opinion and improve the effectiveness and efficiency of the management of intergovernmental revenue, capital expenditures, and initial local government revenue, the practical contribution of this research is to provide information to regional government heads about the importance of consistently presenting and reporting regional financial reports in a transparent and accountable manner.

References:

[1] Abdullah, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
[2] Abdullah, S., Muhtar, M., Marwan, M., & Aliamin, A. (2019). Serapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah: Bukti Empiris dari Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi Publik, 2(1), 66–83.
[3] Alfarisi, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, 3(1), 1–25.
[4] Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan. 30–38.
[5] Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018. Bahtera Inovasi, 4(1), 36–53.
[6] Arniwita, A., Santoso, A., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2019). Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(2), 166.
[7] Arum, D. N. J., & Anie. (2012). Statistik deskriptif & regresi linier berganda dengan spss.
[8] Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019a). kinerja keuangan. 1(1), 25–46.
[9] Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019b). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 1(1), 25.
[10] Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Eksis, 11(1), 86–101.
[11] Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6(1), 29.
[12] Burhanuddin, A. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. In Afidburhanuddin.Wordpress.Com.
[13] Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Al Iqtishad, 2, 39–57.
[14] DJPK, 2019. (2019). Data 2019: Vol. DJPK.
[15] Ernawati dan Jaeni. (2018). Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017) Ernawati. 7(1), 73–81.
[16] Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan.
[17] Fatmawasti, A. P., & Pratiwi, O. C. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. Jurnal Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, 53(9), 1689–1699.
[18] Ferina, Sasti Ika., et al. (2016). Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan, 2, 73–88.
[19] Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25.
[20] Gustianra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1426–1442.
[21] Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(3), 1643–1655.
[22] Hutapea, febrina L., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1426–1442.
[23] Ilmiyah, N. M., Dewata, E., & Sarikadarwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015. Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda2, 1–40.
[24] Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
[25] Kadek, N., & Indrawati, N. (2019). Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah . Otokekuasaan dan k. 8(5), 2834–2861.
[26] Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. In Serial otonomi daerah.
[27] Menteri Dalam Negeri. (2011). Permendagri No. 21 Tahun 2011. Arbitration Brief, 2(1), 2071–2079.
[28] Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15(1), 57–66.
[29] Nauw, E., & Riharjo, I. (2021). Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 7(2), 1080–1110. Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Issue September).
[30] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Issue 42).
[31] Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Media Hukum, 184.
[32] Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010. (2010).
[33] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. (2006). Minister of Home Affairs regulation number 13 of 2006.
[34] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12. (2019). Lembaran Negara (Issue 42).
[35] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No. 02 Lampiran II. 02, 1–64.
[36] Peraturan Presiden. (2010). Peraturan Presiden No 71, 9(1), 76–99. Presiden republik indonesia. In Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2001 (Vol. 2003, Issue 1). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214 tahun 2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas
[37] Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. In Jurnal Supremasi (Vol. 9, Issue 2).
[38] Permendagri. (2006). Permendagri No.13/2006. 1–73.
[39] Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 5(2), 212–225.
[40] Puspita Ayu, P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 3(1), 80.
[41] Rina Purwati, Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C. A. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemda pulau jawa 2017. Africa’s Potential for the Ecological Intensification of Agriculture, 53(9), 1689–1699.
[42] Sari, I. P. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,PAD,Leverage,Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. JOMFekom, 4(1), 843–857.
[43] Sari, N., Nainggolan, B. R., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(1), 1–21.
[44] Sartika, Andi Dewi, Madris, S. (2019). R saya S. The Effect of Investment Government Expenditures and Labor Productivity, 10, 3.
[44] Sartika, A. D., Madris, & Syamsuddin. (2019). The Effects of Investment, Government Expenditures and Labor Productivity on Local Government Financial Performance. International Journal of Scientific & Enginering Research, 10(7), 389–399.
[45] Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis, 4(2), 179–184.
[46] Siska Yulia, Sindy Fetrisia, W. M. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2), 168–181.
[47] Suandani, Kadek Peni., & Astawa, I Gede., P.B. (2021) Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 12 (03), 728-7389
[48] Sukma, A. N. P. G., & Panji, I. B. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2015). E-Jurnal Manajemen Unud, 7(2), 1080–1110.
[49] Supardi, S. (1993). Populasi dan Sampel Penelitian. Unisia, 13(17), 100–108.
[50] Thalib, F. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten di Jawa Timur Periode 2013-2017. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2019.
[51] Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dpr, 249.
[52] Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 187–195.

Keywords:

Public Sector Accounting, Capital Expenditure, Intergovernmental Revenue and Local Revenue.